Kota Bandung — Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag RI.
Ketua PW ISNU Jawa Barat, Prof. Ulfiah, menyatakan bahwa langkah reformasi birokrasi yang diinisiasi Kementerian Agama merupakan upaya penting dalam menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks. Menurutnya, pembenahan sistem kelembagaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan bangsa.
Ia menegaskan bahwa guru madrasah dan tenaga pendidik di bawah naungan Kemenag RI memiliki kontribusi besar dalam membangun generasi yang berkarakter, moderat, dan berakhlak mulia. Namun demikian, masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari kesejahteraan, status kepegawaian, hingga fasilitas pendidikan yang belum merata.
Prof. Ulfiah menilai komitmen Kemenag RI dalam memperbaiki tata kelola sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan guru layak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Baginya, isu kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap profesi pendidik.
Sebagai akademisi sekaligus Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ia juga menekankan bahwa tata kelola yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan keagamaan. Kebijakan yang tepat sasaran, distribusi anggaran yang adil, serta pembinaan guru yang berkelanjutan diyakini mampu meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Selain kesejahteraan ekonomi, Prof. Ulfiah turut menyoroti pentingnya kesehatan psikologis guru. Tingginya beban administrasi dan tekanan kerja dinilai kerap memengaruhi kondisi mental tenaga pendidik. Karena itu, reformasi tata kelola juga perlu memperhatikan lingkungan kerja yang sehat dan sistem evaluasi yang adil.
PW ISNU Jawa Barat, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis Kementerian Agama RI melalui kontribusi pemikiran, riset akademik, serta pendampingan program pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah dan kalangan intelektual dinilai penting agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan hingga ke daerah.
Di akhir pernyataannya, Prof. Ulfiah berharap komitmen Kemenag RI tidak berhenti pada tataran wacana dan regulasi semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang dapat dirasakan oleh guru madrasah dan pesantren hingga pelosok daerah.